Pangkalan Bun, 15 Oktober 2025
Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hari ke- 2 dengan Materi Evaluasi AKIP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dasar Hukum Evaluasi AKIP mengacu kepada PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Dijelaskan pula mengenai Sistematika Penyusunan LKJIP, Bab I mengenai penjelasan umum organisasi, Bab II mengenai ringkasan/ ikhtisar rencana strategis serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, Bab III mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, Bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk peningkatan kinerja, serta Lampiran- lampiran berupa dokumen- dokumen perencanaan dan data kinerja.