OPENING MEETING PENGAWASAN DAERAH DAN PENILAIAN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN OLEH PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Pangkalan Bun, 28 April 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Opening Meeting Pengawasan Daerah dan Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang ......
Selengkapnya
PERISAI BADILUM EPISODE 15 DAN SOSIALISASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA

Pangkalan Bun, 27 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Perisai Badilum ......
Selengkapnya
BRIEFING PTSP PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 27 April 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Briefing Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bentuk evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan kepad......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/2026/PN PBU (TERGUGAT IV)

engadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat IV atas nama Muhamad Adam Malik untuk menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2......
Selengkapnya
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/2026/PN PBU (TERGUGAT III)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat III atas nama Olivo Pablo Juliano Lavada yang keberadaannya tidak diketahui, untuk menghadir......
Selengkapnya
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/2026/PN PBU (TERGUGAT I)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat I atas nama H. Milyant yang keberadaannya tidak diketahui, untuk menghadiri persidangan perk......
Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas