Pemerintah  sangat  membutuhkan  informasi  dari  unit pelayanan  instansi  pemerintah  secara  rutin,  guna  tersusunnya rekomendasi  terkait  kajian  menuju  zona  integritas  wilayah  bebas dari  korupsi  dan  wilayah    birokrasi    bersih    melayani    yang    akan  dijadikan  sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme,  oleh  karena  itu  Pengadilan  Negeri  Pangkalan  Bun    mengadakan  survei  ini.  Survei  ini  didasarkan  pada Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  Dan  Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei  ini  menanyakan  pendapat  masyarakat  mengenai pengalaman  dalam  memperoleh  pelayanan  di  Pengadilan  Negeri Pangkalan Bun, yang diambil dengan kuesioner. Berikut ini Laporan Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.