
PELAKSANAAN APEL JUMAT SORE PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS I B

Pangkalan Bun, 04 Juli 2025
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan Apel Jumat Sore dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bapak Firmansyah S.H......
Selengkapnya
MONITORING DAN EVALUASI PERMA 6 TAHUN 2022 (UPAYA HUKUM PIDANA & PERDATA)

Pangkalan Bun, 02 Juli 2025
Bertempat di Ruangan Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perma 6 Tahun......
Selengkapnya
MONITORING DAN EVALUASI SPPT-TI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS I B

Pangkalan Bun, 02 Juni 2025
Bertempat di Ruangan Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPPT-TI yang ......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>

PANGGILAN AANMANING PERKARA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2023/PN Pbu

Relaas panggilan Aanmaning kepada Suhadi untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk diberikan teguran pada Perkara perdata nomor 17/Pen.Aanmanin......
Selengkapnya
PANGGILAN AANMANING PERKARA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2023/PN Pbu

Relaas panggilan Aanmaning kepada Slamet untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk diberikan teguran pada Perkara perdata nomor 17/Pen.Aanmaning.PDT.G/Eks/2024/PN Pbu Jo. 1......
Selengkapnya
PANGGILAN UMUM PERKARA PERDATA NOMOR 37/Pdt.G/2024/PN Pbu

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
Perkara nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbu atas nama SARA HIDAYAT
......Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas