Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut

Piagam Penghargaan Nyala Karya Tahun 2024 Penghargaan Nyala Karya Tahun 2024 Merupakan Penghargaan yang diberikan Oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Lebih lanjut

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Meraih Predikat WBK Tahun 2021 Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para stakeholder dan pengguna layanan pengadilan. Kedepannya kami mohon dukungan yang berkelanjutan agar dapat mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan tahun depan dapat meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

PTSP Online PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara virtual yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tautan yang tersedia. Pengguna Layanan diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum terhubung kepada Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Lebih lanjut

Standar Pelayanan Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 046/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Lebih lanjut

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) siSUPER adalah aplikasi Survei Pelayanan Elektronik yang terdiri dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) dan Survei Harian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut

Mudahnya Menelusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara

eRATERANG eRATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Lebih Lanjut

e-Court Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online Lebih lanjut

Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 500 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya, Mahkamah Agung RI meluncurkan SIWAS. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut

Sidang Perkara Lalu-Lintas (TILANG) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda lalu menbayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan. Lebih lanjut

Maklumat Pelayanan :
Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah
Ditetapkan Dan Akan, Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus
Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima
Sanksi Dan Memberikan Kompensasi Pelayanan
Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

NILAI IKM DAN IPK PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

PERIODE 01 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025

HASIL SURVEY HARIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BULAN JUNI 2025

Berita

PELAKSANAAN APEL JUMAT SORE PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS I B

Dibuat : 2025-07-04 16:10:34

Pangkalan Bun, 04 Juli 2025
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan Apel Jumat Sore dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bapak Firmansyah S.H......

Selengkapnya

MONITORING DAN EVALUASI PERMA 6 TAHUN 2022 (UPAYA HUKUM PIDANA & PERDATA)

Dibuat : 2025-07-02 16:10:10

Pangkalan Bun, 02 Juli 2025
Bertempat di Ruangan Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perma 6 Tahun......

Selengkapnya

MONITORING DAN EVALUASI SPPT-TI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS I B

Dibuat : 2025-07-02 16:09:29

Pangkalan Bun, 02 Juni 2025
Bertempat di Ruangan Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPPT-TI yang ......

Selengkapnya

Lihat berita lainnya >>>

Pengumuman

PANGGILAN AANMANING PERKARA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2023/PN Pbu

Dibuat : 2025-06-02 14:05:45

Relaas panggilan Aanmaning kepada Suhadi untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk diberikan teguran pada Perkara perdata nomor 17/Pen.Aanmanin......

Selengkapnya

PANGGILAN AANMANING PERKARA PERDATA NOMOR 10/Pdt.G/2023/PN Pbu

Dibuat : 2025-06-02 14:04:29

Relaas panggilan Aanmaning kepada Slamet untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk diberikan teguran pada Perkara perdata nomor 17/Pen.Aanmaning.PDT.G/Eks/2024/PN Pbu Jo. 1......

Selengkapnya

PANGGILAN UMUM PERKARA PERDATA NOMOR 37/Pdt.G/2024/PN Pbu

Dibuat : 2025-05-07 16:13:38

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA

Perkara nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbu atas nama SARA HIDAYAT

......

Selengkapnya

Lihat pengumuman lainnya >>>

PENGUMUMAN DENDA TILANG (PIDANA LALU-LINTAS) DILAKSANAKAN SETIAP HARI JUM'AT DAN BISA DILIHAT DI MENU INFO TILANG DI ATAS ( www.tilang.pn-pangkalanbun.go.id ) ATAU BISA DIUNDUH DI HALAMAN PENGUMUMAN DI BAWAH - - - SEKARANG PENDAFTARAN PERKARA PERDATA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI e-COURT BAIK UNTUK ADVOKAT MAUPUN NON ADVOKAT, SILAHKAN GUNAKAN FASILITAS POJOK e-COURT YANG ADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - - - PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BISA MENGGUNAKAN APLIKASI eRATERANG TANPA PERLU DATANG KE KANTOR PENGADILAN, SILAHKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK ERATERANG DIBAWAH

Layanan Video Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

7 Core Value ASN Berakhlak

POSBAKUM & PTSP Online

Pembayaran PNBP Perkara Perdata Berbasis Digitalisasi

Izin Besuk pada Aplikasi e-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu

VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 2023

VIDEO PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIMS COURT)

VIDEO TATA CARA PENDAFTARAN E-COURT

Layanan Brosur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Typography Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.