Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut

Standar Pelayanan Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W-16-U3/046/KPN/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Lebih lanjut

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) siSUPER adalah aplikasi Survei Pelayanan Elektronik yang terdiri dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) dan Survei Harian pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut

SIPENTING-OKE SIPENTING-OKE adalah Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Permasyarakatan. Lebih lanjut

Mudahnya Menelusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara

eRATERANG eRATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Lebih Lanjut

e-Court Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online Lebih lanjut

Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 500 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya, Mahkamah Agung RI meluncurkan SIWAS. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut

Sidang Perkara Lalu-Lintas (TILANG) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda lalu menbayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan. Lebih lanjut

Perpustakaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Perpustakaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi para Hakim maupun para pencari informasi secara cepat, tepat, dan akurat dalam menemukan bahan referensi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi faktor terlaksananya kecepatan dalam penyajian informasi hukum serta koleksi dari berbagai disiplin ilmu dalam bidang hukum dan peradilan. Lebih lanjut

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan peradilan dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

PENGUMUMAN DENDA TILANG (PIDANA LALU-LINTAS) DILAKSANAKAN SETIAP HARI JUM'AT DAN BISA DILIHAT DI MENU INFO TILANG DI ATAS ( www.tilang.pn-pangkalanbun.go.id ) ATAU BISA DIUNDUH DI HALAMAN PENGUMUMAN DI BAWAH - - - SEKARANG PENDAFTARAN PERKARA PERDATA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI e-COURT BAIK UNTUK ADVOKAT MAUPUN NON ADVOKAT, SILAHKAN GUNAKAN FASILITAS POJOK e-COURT YANG ADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - - - PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BISA MENGGUNAKAN APLIKASI eRATERANG TANPA PERLU DATANG KE KANTOR PENGADILAN, SILAHKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK ERATERANG DIBAWAH

NILAI IKM DAN IPK PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Berita

LATIHAN TENNIS BERSAMA PN PANGKALAN BUN DAN PN SAMPIT

Dibuat : 2021-06-21 09:10:28

Pangkalan Bun, 19 Juni 2021, Selain menyehatkan badan olah raga juga bisa menjadi sarana mempererat tali silaturrahmi antar Peradilan yang tergabung dalam PTWP (Persatuan......

Selengkapnya

RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TENAGA KONTRAK PN PANGKALAN BUN

Dibuat : 2021-06-21 09:01:57

Jum’at, 18 Juni 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak yang dipimpin oleh Sekretaris dan Kasubbag K......

Selengkapnya

PELETAKKAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Dibuat : 2021-06-21 08:49:44

Jum’at, 18 Juni 2021, telah dilaksanakan peletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan penerapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan......

Selengkapnya

Lihat berita lainnya >>>

Pengumuman

PENGUMUMAN DENDA TILANG 18 JUNI 2021 KOTAWARINGIN BARAT

Dibuat : 2021-06-17 14:01:38

Putusan Denda Tilang pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 dapat diunduh pada lampiran berkas dalam format pdf di bawah ini. Untuk pembayaran denda tilang pada tanggal 18......

Selengkapnya

PENGUMUMAN DENDA TILANG 11 JUNI 2021 KOTAWARINGIN BARAT

Dibuat : 2021-06-17 14:00:03

Putusan Denda Tilang pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 dapat diunduh pada lampiran berkas dalam format pdf di bawah ini. Untuk pembayaran denda tilang pada tanggal 11......

Selengkapnya

PENGUMUMAN DENDA TILANG 28 MEI 2021 KOTAWARINGIN BARAT

Dibuat : 2021-05-28 08:27:09

Putusan Denda Tilang pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 dapat diunduh pada lampiran berkas dalam format pdf di bawah ini. Untuk pembayaran denda tilang pada tanggal 28 ......

Selengkapnya

Lihat pengumuman lainnya >>>

Layanan Video Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

VIDEO ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

VIDEO PROFIL PTSP PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

VIDEO PELAYANAN PERSIDANGAN PRIMA PN PANGKALAN BUN

VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

VIDEO PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIMS COURT)

VIDEO TATA CARA PENDAFTARAN E-COURT

Layanan Brosur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Typography Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.