Facebook Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Instagram Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Whatsapp Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Tinggi
Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
eRATERANG eRATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Lebih Lanjut
e-Court Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online Lebih lanjut
Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 500 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya, Mahkamah Agung RI meluncurkan SIWAS. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut
Sidang Perkara Lalu-Lintas (TILANG) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda lalu menbayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan. Lebih lanjut
Perpustakaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Perpustakaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi para Hakim maupun para pencari informasi secara cepat, tepat, dan akurat dalam menemukan bahan referensi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menjadi faktor terlaksananya kecepatan dalam penyajian informasi hukum serta koleksi dari berbagai disiplin ilmu dalam bidang hukum dan peradilan. Lebih lanjut

MOTTO kami Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB adalah "PRIMA"
Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel.


Informasi
Perkara
Direktori Putusan
Direktori
Putusan
JDIH
MA RI
E-Court
SIWAS
MA RI
SAKIP
PN Pbun
Perpustakaan
PN Pbun
Info
Tilang
PENGUMUMAN DENDA TILANG (PIDANA LALU-LINTAS) DILAKSANAKAN SETIAP HARI JUM'AT DAN BISA DILIHAT DI MENU INFO TILANG DI ATAS ( www.tilang.pn-pangkalanbun.go.id ) ATAU BISA DIUNDUH DI HALAMAN PENGUMUMAN DI BAWAH - - - SEKARANG PENDAFTARAN PERKARA PERDATA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI e-COURT BAIK UNTUK ADVOKAT MAUPUN NON ADVOKAT, SILAHKAN GUNAKAN FASILITAS POJOK e-COURT YANG ADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - - - PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BISA MENGGUNAKAN APLIKASI eRATERANG TANPA PERLU DATANG KE KANTOR PENGADILAN, SILAHKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK ERATERANG DIBAWAH

NILAI IKM DAN IPK PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN


Berita

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN BERSAMA KPP PRATAMA PANGKALAN BUN MELAKUKAN SINERGITAS DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SECARA VIRTUAL DI WILAYAH HUKUM PN SE KALIMANTAN TENGAH
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN MENGIKUTI ACARA SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL.
PENGANTAR ALIH TUGAS HAKIM PN PANGKALAN BUN BAPAK MUHAMMAD IKHSAN, S.H. DAN BAPAK IQBAL ALBANNA, SH.,M.H.
Lebih lanjut

Artikel

MENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN
PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI
SINGAPURA TERAPKAN CIRCUIT BREAKER, PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN INDONESIA TERDAMPAK
Lebih lanjut

Agenda



Layanan Video Pengadilan Negeri Pangkalan Bun


VIDEO ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
VIDEO PROFIL PTSP PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
VIDEO PELAYANAN PERSIDANGAN PRIMA PN PANGKALAN BUN
VIDEO WASMAT HAKIM PN Pangkalan Bun
VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
VIDEO TATA CARA PENDAFTARAN E-COURT

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas