
MONITORING DAN EVALUASI HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS I B

Pangkalan Bun, 13 Mei 2022
Pada hari ini, Jum'at telah dilaksanakan Monev Hakim Pengawas Bidang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pan......
Selengkapnya
MONITORING EVALUASI 5R DAN KEGIATAN GOTONG ROYONG PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 13 Mei 2022
telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 5R dan Gotong Royong membersihkan lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun oleh selu......
Selengkapnya
APEL SIAGA TIM PENDAMPING KELUARGA BERGERAK

Pangkalan Bun, 12 Mei 2022
Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bapak Husni Thamrin, ST, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, mengikuti Apel Sia......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>

PENGUMUMAN DENDA TILANG 13 MEI 2022 KOTAWARINGIN BARAT

Putusan Denda Tilang pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 dapat diunduh pada lampiran berkas dalam format pdf di bawah ini. Untuk pembayaran denda tilang pada tanggal 13 ......
Selengkapnya
PENGUMUMAN

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H/ 2022 M.
Minal Aidin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahi......
Selengkapnya
PENGUMUMAN

Dalam Rangaka Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 , serta berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I No. 881/SEK/HM.00/4/2022 Tanggal 13 April 2022 tentang Pemberi......
Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>






Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas