MONITORING DAN EVALUASI HAKIM WASMAT (PENGAWAS DAN PENGAMAT)

Pangkalan Bun, 14 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., mel......
Selengkapnya
MONITORING DAN EVALUASI SOP KESEKRETARITAN

Pangkalan Bun, 14 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., ......
Selengkapnya
MONITORING DAN EVALUASI PROMOSI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2023-2025

Pangkalan Bun, 14 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., ......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT III PERKARA NOMOR 66/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Rosilawati, S.E., telah melaksanakan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Pbu.
......Selengkapnya
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT III PERKARA NOMOR 64/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Rosilawati, S.E., telah melaksanakan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Pbu.
......Selengkapnya
RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT PERKARA NOMOR 3/PDT.G/2026/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Rosilawati telah melaksanakan Relaas Panggilan kepada Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Pbu.
Panggilan ini ditujukan ke......
Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas