PELAKSANAAN PERINGATAN HUT PUNCAK IKAHI KE-73 CABANG PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 22 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., mel......
Selengkapnya
KOORDINASI PELAKSANAAN SIDANG PIDANA DAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Pangkalan Bun, 21 April 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersama Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan sidang pidana dan administrasi persidang......
Selengkapnya
BRIEFING PTSP PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 20 April 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Briefing Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bentuk evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan kepad......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>
RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA KEPADA TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING I PERKARA NO. 59/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan relas pemberitahuan putusan sela kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Pbu jo. 16/PDT/2026/PT PLK atas......
Selengkapnya
RELAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I / TURUT TERBANDING I PERKARA PERDATA NO. 59/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2025/PN Pbu jo. 16/PDT/2026/PT PLK. Panggilan ini ditujukan k......
Selengkapnya
PENGUMUMAN RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT No.12/Pdt.G/2026/PN Pbu

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Pbu kepada Roki Purnomo, yang beralamat terakhir di Jalan Patih Gajah Mata, RT 002/RW 002, Panah......
Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas