KUNJUNGAN SINERGITAS LANAL KUMAI KE PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Pangkkalan Bun, 04 Mei 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., didampingi para Hakim, menerima kunjungan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ku......
Selengkapnya
PELAKSANAAN WASMAT (PENGAWASAN DAN PENGAMATAN) PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS III SUKAMARA
Pangkalan Bun, 04 Mei 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Wasmat (Pengawasan dan Pengamatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara sebagai bagian dari pelaksana......
Selengkapnya
BRIEFING PTSP PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Pangkalan Bun, 04 Mei 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Briefing Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bentuk evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan kepada ......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 85/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Pbu. Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pa......
Selengkapnya
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 80/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pbu. Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh Jurusita atas n......
Selengkapnya
RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/2026/PN PBU (TERGUGAT IV)

engadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat IV atas nama Muhamad Adam Malik untuk menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2......
Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas