Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Lebih lanjut

Anti Layanan Transaksional Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan dan akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Dan Memberikan Kompensasi Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Kami juga siap berkomitmen untuk tidak memberikan Pelayanan yang bersifat Transaksional

Piagam Penghargaan AMPUH Tahun 2025 Penghargaan AMPUH Tahun 2025 Merupakan Penghargaan yang diberikan Oleh Direktorat Badan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Meraih Predikat WBK Tahun 2021 Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para stakeholder dan pengguna layanan pengadilan. Kedepannya kami mohon dukungan yang berkelanjutan agar dapat mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan tahun depan dapat meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Standar Pelayanan Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 046/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Lebih lanjut

Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Ditetapkan dan akan melakukan perbaikan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Berkomitmen untuk tidak memberikan Pelayanan yang Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Dan Memberikan Kompensasi Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Maklumat Layanan Informasi Publik Maklumat Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi siap memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut

Mudahnya Menelusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara

eRATERANG eRATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju tanpa perlu datang ke kantor pengadilan. Lebih Lanjut

e-Court Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online Lebih lanjut

Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 500 Juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DiBawahnya, Mahkamah Agung RI meluncurkan SIWAS. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Lebih lanjut

Sidang Perkara Lalu-Lintas (TILANG) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan, pelanggar tinggal melihat besaran denda lalu menbayar dan mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan. Lebih lanjut

ALANDA & E-BESUK

NILAI IKM DAN IPK PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

PERIODE 01 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026

HASIL SURVEY HARIAN PTSP BULAN MARET 2026

Berita

MONITORING DAN EVALUASI SOP KEPANITERAAN PERDATA DAN PANJAR EKSEKUSI

Dibuat : 2026-05-05 10:29:36

Pangkalan Bun, 05 Mei 2026
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., memimpin dan melaksanakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Kepaniteraan P......

Selengkapnya

MONITORING DAN EVALUASI SOP KEPANITERAAN PIDANA

Dibuat : 2026-05-05 10:28:50

Pangkalan Bun, 05 Mei 2026
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., melaksanakan dan memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi SOP Kepaniteraan Pidana yan......

Selengkapnya

MONITORING DAN EVALUASI PERMA 6,7, DAN 8 TAHUN 2022

Dibuat : 2026-05-05 10:27:52

Pangkalan Bun, 05 Mei 2026
Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., melaksanakan dan memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi PERMA Nomor 6, 7, dan 8 Tah......

Selengkapnya

Lihat berita lainnya >>>

Pengumuman

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 85/PDT.G/2025/PN PBU

Dibuat : 2026-04-30 16:44:41

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Pbu. Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pa......

Selengkapnya

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 80/PDT.G/2025/PN PBU

Dibuat : 2026-04-29 15:48:09

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Pbu. Pemberitahuan ini dilaksanakan oleh Jurusita atas n......

Selengkapnya

RELAAS PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/2026/PN PBU (TERGUGAT IV)

Dibuat : 2026-04-26 14:54:19

engadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat IV atas nama Muhamad Adam Malik untuk menghadiri persidangan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2......

Selengkapnya

Lihat pengumuman lainnya >>>

PENGUMUMAN DENDA TILANG (PIDANA LALU-LINTAS) DILAKSANAKAN SETIAP HARI JUM'AT DAN BISA DILIHAT DI MENU INFO TILANG DI ATAS ( www.tilang.pn-pangkalanbun.go.id ) ATAU BISA DIUNDUH DI HALAMAN PENGUMUMAN DI BAWAH - - - SEKARANG PENDAFTARAN PERKARA PERDATA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI e-COURT BAIK UNTUK ADVOKAT MAUPUN NON ADVOKAT, SILAHKAN GUNAKAN FASILITAS POJOK e-COURT YANG ADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN - - - PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BISA MENGGUNAKAN APLIKASI eRATERANG TANPA PERLU DATANG KE KANTOR PENGADILAN, SILAHKAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MELALUI LINK ERATERANG DIBAWAH

Layanan Video Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Profile Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

7 Core Value ASN Berakhlak

POSBAKUM & PTSP Online

Pembayaran PNBP Perkara Perdata Berbasis Digitalisasi

Izin Besuk pada Aplikasi e-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu

VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 2023

VIDEO PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIMS COURT)

VIDEO TATA CARA PENDAFTARAN E-COURT

Layanan Brosur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Typography Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.