SINERGI PENEGAKAN HUKUM ANTARA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN BERSAMA LAPAS PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 16 April 2026
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun untuk silaturahmi sekaligus koordinasi mengenai Koordinasi pen......
Selengkapnya
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL ZI 100%

Pangkalan Bun, 16 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., mel......
Selengkapnya
OPTIMALISASI LAYANAN PRODEO

Pangkalan Bun, 16 April 2026
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., memimpin dan melaksanakan kegiatan Optimalisasi Layanan Prodeo di lingkungan......
Selengkapnya
Lihat berita lainnya >>>
PENGUMUMAN RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT No.12/Pdt.G/2026/PN Pbu

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyampaikan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Pbu kepada Roki Purnomo, yang beralamat terakhir di Jalan Patih Gajah Mata, RT 002/RW 002, Panah......
Selengkapnya
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT III PERKARA NOMOR 66/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Rosilawati, S.E., telah melaksanakan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2025/PN Pbu.
......Selengkapnya
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TURUT TERGUGAT III PERKARA NOMOR 64/PDT.G/2025/PN PBU

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Jurusita Rosilawati, S.E., telah melaksanakan Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Pbu.
......Selengkapnya
Lihat pengumuman lainnya >>>
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas