Pangkalan Bun, 23 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., bersama Wakil Ketua, Bapak Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory Periode Februari 2026 bersama perwakilan KPPN Pangkalan Bun pada Senin, 23 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Financial Advisor, di mana KPPN Pangkalan Bun menjalankan fungsi Central Government Financial Advisory kepada satuan kerja (satker) sebagai unit vertikal Kementerian/Lembaga di daerah. Dalam perannya, KPPN memberikan advisory pengelolaan anggaran satker mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, yang meliputi pelaksanaan standardisasi quality assurance, peningkatan layanan pengguna, serta monitoring pelaksanaan anggaran.

Monitoring dan evaluasi ini turut melibatkan para pengelola keuangan, yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara, guna memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkelanjutan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk senantiasa menjaga integritas serta memberikan pelayanan secara SEGA: Solutif, Efektif dan efisien, Gesit, dan tAnpa biaya.