logo mahkamah agung website ramah difable
SIDANG PIDANA LALU-LINTAS (TILANG) DILAKSANAKAN SETIAP HARI JUM'AT DAN DENDA BISA DILIHAT DI www.sipp.pn-pangkalanbun.go.id
UPAYA HUKUM PIDANA

UPAYA HUKUM PIDANA PENINJAUAN KEMBALI

Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan berupa pemida naan, terpidana atau ahli warisnya dapat meng ajukan peninjauan kembali. Pengajuan dapat di kuasakan kepada penasehat hukum.

Permohonan peninjauan kembali diajukan ke pada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, tanpa diba tasi tenggang waktu.

Ketua menunjuk Hakim yang tidak meme riksa perkara semula yang dimintakan penin jauan kembali itu untuk memeriksa dan memutusnya, berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Penuntut Umum, Pemohon dan Panitera.

Bila permohonan ditujukan terhadap putusan pengadilan banding, maka tembusan berita acara serta berita acara pendapat dikirimkan ke penga dilan banding yang bersangkutan.

Permintaan peninjauan kembali tidak menang guhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan.

Permohonan peninjauan kembali yang terpi dananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutuskan dalam tingkat pertama:

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kepada Pengadilan yang memu tus dalam tingkat pertama (pasal 264 ayat (1) KUHAP).

Hakim dari Pengadilan yang memutus da lam tingkat pertama membuat penetapan untuk meminta bantuan pemerik saan kepada Pengadilan Negeri tempat pe mohon peninjauan kembali berada.

Berita Acara Persidangan dikirim ke Peng adilan yang telah meminta bantuan peme riksaan.

Berita Acara Pendapat dibuat oleh Peng adilan tingkat pertama yang telah memu tus pada tingkat pertama.

 

 

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.

 


Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi